Daya Rusak Demokrasi Pencitraan: Antara Popularitas Digital dan Krisis Legitimasi Rakyat
Oleh: Ismail Rumadan
(Sekretaris Majelis Syuro PP GPI dan Ketua Umum Pemuda ICMI)
Sepuluh tahun terakhir, demokrasi Indonesia kian terseret ke dalam pusaran pencitraan. Media sosial menjelma panggung utama para pemimpin untuk menampilkan diri sebagai sosok merakyat dan visioner. Popularitas diukur dari jumlah pengikut, trending topic, atau konten viral—bukan dari kerja nyata. Lahir generasi pemimpin yang “polpule”: populer di media sosial, namun minim kepercayaan di tengah rakyat.
Paradoks ini nyata terlihat. Di ruang digital mereka dielu-elukan buzzer, tetapi di ruang nyata rakyat justru kian terbebani. Demokrasi yang seharusnya menjadi arena adu gagasan merosot menjadi pertunjukan visual. Jurang antara citra dan realitas semakin lebar: rakyat menanti solusi harga pangan, lapangan kerja, dan kesehatan, namun yang hadir hanyalah konten estetis tanpa substansi.
Buah dari pencitraan ini amat pahit. Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dipoles sebagai simbol modernisasi justru menyisakan utang besar dan tarif tak terjangkau. Ibu Kota Nusantara yang digadang-gadang sebagai “legacy project” terancam gagal karena minim dukungan investor, sementara APBN kian tercekik cicilan utang. Data Kementerian Keuangan mencatat, utang luar negeri Indonesia per Maret 2025 menembus Rp8.300 triliun, dengan pembayaran bunga yang menggerus anggaran rakyat. Defisit ditutup lewat kenaikan PPN menjadi 12%, beban yang justru menekan masyarakat kecil.
Ketimpangan ekonomi pun makin tajam. Gini Ratio pada 2024 mencapai 0,394, menandakan kesenjangan serius. Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite, sementara mayoritas rakyat sulit meningkatkan daya beli. Akibatnya, permintaan domestik melemah, pertumbuhan ekonomi melambat, dan risiko konflik sosial meningkat. Sayangnya, energi politik lebih banyak dihabiskan untuk memoles citra pemimpin di medsos ketimbang membenahi struktur ekonomi.
Kerusakan lingkungan menjadi luka lain dari demokrasi pencitraan. Ekspansi tambang nikel, batubara, dan sawit yang diklaim sebagai “ekonomi hijau” justru merusak hutan, mencemari sungai, serta mengusir masyarakat adat dari ruang hidupnya. WALHI mencatat lebih dari 1,2 juta hektar hutan hilang dalam lima tahun terakhir akibat konsesi tambang dan perkebunan.
Kasus-kasus aktual kian memperkuat ironi ini. Tuntutan mundur Bupati Pati oleh masyarakat menunjukkan kekecewaan pada pemimpin yang hanya sibuk pencitraan. Operasi Tangkap Tangan Wakil Menteri Tenaga Kerja oleh KPK menelanjangi jurang antara citra bersih dan praktik korupsi. Gelombang aksi di DPR hingga penolakan kenaikan pajak di berbagai daerah menandakan rakyat sudah tak sanggup menanggung biaya dari demokrasi yang penuh polesan.
Semua ini membuktikan: popularitas digital bukan hanya kosong, tetapi juga berbahaya. Ia menjadi selimut palsu yang menutupi kegagalan nyata sekaligus merusak legitimasi politik. Demokrasi tereduksi menjadi panggung pencitraan, sementara rakyat menanggung utang, pajak, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan.
Kini saatnya kembali ke esensi demokrasi: adu gagasan, bukan adu pencitraan. Pemimpin sejati bukanlah yang viral di layar, melainkan yang hadir di hati rakyat melalui kerja nyata, keberpihakan, dan integritas. Sepuluh tahun terakhir memberi pelajaran keras: demokrasi pencitraan hanya melahirkan daya rusak yang menghancurkan legitimasi rakyat.#
