oleh

DPD Adalah Bentuk Pengkhianatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

DPD Adalah Bentuk Pengkhianatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Penggiat Rumah Pancasila.

NKRI lahir sebagai negara kesatuan bukan negara serikat RIS yang pernah digagas oleh Belanda dalam KMB untuk menghancurkan negara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi sangat aneh kalau sekarang ini ada anggota MPR yang disebut Senator. Di negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada senator, sebab senator hanya ada di negara serikat.

Harusnya anggota MPR itu beranggotakan DPR dan utusan utusan golongan. Sebab konsep negara semua untuk semua, yang artinya seluruh elemen masyarakat terwakili dengan sebutan utusan golongan, bukan senator. Dalam sejarah pembentukan MPR tidak dikenal senator, jadi kalau karib saya Dr Zulkifli S Ekomei mengugat Amin Rais dan Anggota MPR 2002 telah memalsukan UUD 1945, sangat masuk akal. Dan perlu dibuka secara hukum agar semua anak bangsa melek apa yang terjadi dengan ketatanegaraan kita.

Meluruskan ketatanegaraan tidak terlepas dari sejarah pembentukan NKRI di BPUPKI. Sebab amandemen UUD 1945 adalah bentuk penyelewengan untuk kesekian kali didalam sejarah republik ini.

Bagaimana mungkin negara berdasarkan Pancasila diselewengkan dengan sistem Individualisme, Liberalusme, Kapitalisme dengan sistem Presidenseil adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara berdasarkan Pancasila.
MPR itu penjelmaan seluruh rakyat. Ladi kedaulatan rakyat itu ada di tangan MPR bukan partai politik. Mari kita pahami sejarah MPR dan sebagaimana fungsinya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Soepomo IIN : ………………
“Negara Indonesia ialah negara kesatoean jang berbentoek republik”. Dan ajat 2 ialah mengandoeng isi pokok pikiran kedaulatan rakjat:

“Kedaulatan adalah di tangan rakjat dan dilakoekan sepenoehnja oleh ……”, jaitoe jang kami toelis “Madjelis Permoesjawaratan Rakjat”.

Kedaulatan rakjat adalah di tangan rakjat. Artinja rakjat itoe berpengertian sebagai pendjelmaan rakjat tadi, ialah panitia perantjang menjeboet “Madjelis Pemoesjawaratan Rakjat” itoelah sebagai pendjelmaan rakjat. Djadi dengan lain perkataan “Madjelis Permoesjawaratan Rakjat” ialah penjelenggara negara jang tertinggi.

Oleh karena, itoe pendjelmaan rakjat sendiri, pendjelmaan seloeroeh rakjat. Dan oleh karena itoe djoega jang dikehendaki oleh panitia, madjelis permoesjawaratan rakjat itoe hendak dibentoek sedemikian, sehingga betoel2 seloeroeh rakjat mempoenjai wakil di sitoe.

Tentang soesoenannja, tentang bentoeknja, itoe terserah kepada oendang-oendang, hanja panitia mengoesoelkan satoe dasar, ialah jang termasoek dalam pasal 17 ajat 1: “Madjelis Permoesjawaratan Rakjat terdiri atas anggota2 dewan perwakilan rakjat ditambah dengan oetoesan2 dari daerah2 dan golongan2 menoeroet atoeran2 jang ditetapkan dengan oendang2”.

Djadi dengan pasal ini, dengan ajat ini, panitia berkejakinan, bahwa seloeroeh rakjat, seloeroeh golongan, seloeroeh daerah2 akan mempoenjai wakil dalam Madjelis Permoesjawaratan Rakjat itoe, sehingga madjelis itoe memang dapat dianggap sebagai betoel2 pendjelamaan rakjat, jang memegang kedaulatan rakjat.

Soedah tentoe badan jang begitoe besar tidak bisa dan djoega tidak perloe bersidang saban hari. Maka badan jang begitoe besar menoeroet ajat 2 daripada pasal 17, ialah bersidang sedikit-dikitnja sekali dalam 5 tahoen di iboe kota negara.

Sedikit-dikitnja sekali 5 tahoen, djadi kalau perloe itoe dalam 5 tahoen tentoe boleh bersidang lebih dari satoe kali.

Dan apa pekerdjaannja ialah termasoek dalam pasal 18: “Madjelis Permoesjawaratan Rakjat menetapkan oendang2 dasar dan garis besar daripada haloean negara”.

Oleh karena Madjelis Permoesjawaratan Rakjat itoelah jang memegang haloean rakjat jang memang mempoenjai kekoeasaan tertinggi jang tak terbatas.

Maka soedah selajaknja Madjelis Permoesjawaratan Rakjat jang akan menetapkan oendang2 dasar dan garis2 besar daripada haloean negara, dan madjelis ini bersidang 5 tahoen sekali sedikitnja, djoega kita mengingat dinamik, kehidoepan, toemboehnja masjarakat. Djadi sekali dalam 5 tahoen itoe, sesoedahnja 5 tahoen soedah tentoe rakjat atau badan permoesjawaratannja ingat, apa jang terdjadi dan aliran apa di waktoe itoe, dan apa haloean jang baik oentoek di kemoedian hari. dan jika perloe soedah tentoe akan merobah oendang2 dasar.

Jadi dengan demikian kita bisa mempelajari aliran pemikiran yang dibangun oleh The Founding Fathers republik ini dalam merancang UUD 1945 . dengan dasar Kolektivisme sebab sistem ini justru menjadi anti tesis dari Individualisme liberalisme yang melahirkan kolonialisme.

Para Komprador dan Blandits dan para pengecut yang telah mengamandemen UUD 1945 telah menjerumuskan bangsa ini, hari ini. Sehingga Kolonialisme dengan diamandemen nya UUD 1945 menjadi legal dan ini bisa kita melihat UU yang dihasilkan setelah amandemen UUD 1945.

Sejak pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dandilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.diganti dengan Keadulatan ditangan rakyat dilakukan menurut UUD maka detik itu juga negara Proklamasi yang berdasar pada Pancasila telah ambruk. Sebab telah merubah sistem kolektivisme, kekeluargaan dengan sistem MPR menjadi Individualisme liberalisme dengan sistem presidensial.

Jadi menjadi logis dan.masuk akal jika hari ini karib saya Dr Zukifli Ekomeni dan Syarifudin Simbolon SH yang lebih dulu menggugat UUD hasil amandemen sebab MPR tidak punya kewenangan mengamandemen UUD1945 ,yang boleh diamandemen adalah UUD yang belum perna di bentuk oleh MPR .

Babak baru harus segerah dimulai di rana hukum sebab negara oni negara hukum ,hukum harus tegak.penyelewengan terhadap negara proklamasi 17Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila harus ditegakan bersatulah kita meluruskan negara berdasarkan Pancasila kalau tidak negara ini akan hancur lebur.

Loading...

Baca Juga