oleh

Fraksi PKS: Presiden Jangan Cuma Bisa Jengkel

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Mulyanto menuding Jokowi selaku presiden hanya bisa jengkel jika tidak ada kilang migas baru yang dieksplorasi. Seharusnya Jokowi menyadari, hal itu terjadi justru karena minimnya anggaran survey wilayah potensi eksplorasi.

Demikian dikatakan Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Badan Geologi Kementerian ESDM, Senin (16/12/2019), di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta. Ia menyesalkan minimnya anggaran survey wilayah potensi eksplorasi yang dialokasikan kepada Badan Geologi, Kementerian ESDM. Padahal hasil survey ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi migas yang saat ini terus menurun.

“Presiden jangan cuma bisa jengkel kalau selama kepemimpinannya tidak ada kilang baru yang dieksplorasi. Bagaimana mau eksplorasi kalau tidak disurvei. Anggaran surveinya disediakan tidak?” kata Wakil Ketua Fraksi PKS.

Lanjutnya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Geologi, Kementerian ESDM dalam hal penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumberdaya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

“Saat ini kita sangat perlu adanya sumur-sumur minyak baru untuk meningkatkan kapasitas produksi migas. Dan itu baru bisa kita laksanakan jika ada hasil survey yang akurat. Terus bagaimana kita bisa survey kalau anggarannya tidak disediakan,” tegas Mulyanto.

Menurutnya, harus ada upaya yang masif untuk mengatasi persoalan defisit transaksi perdagangan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi migas karena lifting minyak terus menurun. Mulyanto melihat, salah satu penyebabnya karena usia sumur eksplorasi sudah tua sehingga perlu dicari sumur-sumur baru.

“Peran Badan Geologi Kementerian ESDM ini sangat penting. Seharusnya Pemerintah bisa memaksimalkan peran Badan Geologi Kementerian ESDM sebagai bagian tak langsung dari upaya memperbaiki kondisi transaksi neraca perdagangan,” ujar Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS ini.

Mulyanto menegaskan, Fraksi PKS sangat fokus terhadap perbaikan kondisi defisit transaksi perdagangan saat ini. Fraksi PKS mendorong Pemerintah memaksimalkan semua fungsi kelembagaan agar bisa menstabilkan neraca perdagangan dalam posisi yang positif. (OSY)

Loading...

Baca Juga