oleh

PKS Tak Ingin Subsidi Negara Untuk Biofuel hanya Dinikmati Taipan Sawit, Bukan Petani Kecil

SUARAMERDEKA.ID – Pemerintah menggulirkan subsidi negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk industri biodiesel (B30) melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp2,78 triliun. Hal ini dilakukan karena harga keekonomian biofuel tidak tercapai saat harga BBM rendah.

“Berbagai riset terkait keekonomian biofuel memperlihatkan, untuk memenuhi kebutuhan energi pada sektor transportasi, tingkat harga minyak BBM mesti di atas angka USD 60/barel. Bila harga BBM dunia di bawah itu, maka harga keekonomian bio diesel kurang terpenuhi,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Ia menambahkan, baru-baru ini tim inovator Katalis Merah-Putih dari Pertamina-ITB menemukan formula penghasil bahan bakar nabati D100 yang bahan bakunya 100 persen dari minyak sawit. Formula tersebut berhasil diujicobakan di kilang Dumai, yang selanjutnya siap dipasarkan ke masyarakat.

“Kita bangga terhadap para inovator Katalis Merah-Putih dari Pertamina-ITB sebagai formula penghasil D100 buatan anak negeri untuk menghasilkan bahan bakar nabati. Karena Introduksi biofuel sebagai sumber energi alternatif pengganti atau campuran minyak solar, secara langsung dapat mengurangi impor BBM dan menekan defisit transaksi berjalan Indonesia, sekaligus menyerap hasil perkebunan sawit nasional, sehingga harganya tidak merosot tajam. Uni Eropa yang sejak tahun 2018 memperketat regulasi ekspor sawit Indonesia menyebabkan produksi kelapa sawit Indonesia kelebihan pasok,” tandas Mulyanto.

Menurutnya, program biofuel B30 sampai D100 yang dikembangkan Pemerintah tersebut harus mendorong kesejahteraan petani sawit. Ia tidak ingin sampai petani hanya menjadi penonton, yang tidak terlibat hajat di sekitar rumahnya. Apalagi ketika harga keekonomian biofuel ini belum tercapai dan Pemerintah menggelontorkan subsidi yang merogoh kocek dari APBN.

“Kita tidak ingin subsidi Negara ini dinikmati hanya oleh segelintir taipan sawit, bukan petani kecil,” tegas Mulyanto.

Anggota Komisi VII ini mengingatkan, program pemerintah untuk mendorong program biofuel ini jangan cenderung memberikan perhatian dan kemudahan hanya kepada para pengusaha sawit. Hal ini tentu dianggap tidak adil oleh para petani sawit.

Seharusnya, menurut Mulyanto, petani-petani kecil juga mendapatkan manfaat dari dana iuran sawit, apalagi dari subsidi biofuel. Karena, dampak pandemi COVID-19 sangat memukul perekonomian para petani sawit.

“Untuk itu Pemerintah harus memastikan, bahwa suplai bahan baku untuk program B30 hingga D100 harus juga berasal dari petani swadaya, yang saat ini masih belum tersentuh kebijakan pemerintah tersebut,” ujar Mulyanto.

Bila ini dilakukan, lanjut Mulyanto, maka para petani sawit akan ikut diuntungkan, termasuk juga ikut tertolong disaat dana subsidi energi digulirkan dalam sektor ini. (OSY)

Loading...

Baca Juga