oleh

Mulyanto PKS Sebut Presiden Jokowi Disandera Yasonna Laoly

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI farksi PKS Mulyanto mengaku heran, bagaimana bisa Presiden Jokowi disandera Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM, . Ia mempertanyakan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah ditandatangani Presiden namun belum masuk dalam  Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) dan diundangkan, hanya karena “ditahan” di Kemenkumham.

Demikian disampaikan Mulyanto dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa (24/11/2020). Dalam raker tersebut, ia pertanyakan sikap Yasonna Laoly yang disebutnya menahan Kepres pembentukan BRIN.

Ia menuturkan, BRIN adalah sebuah lembaga pemerintah yang menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat UU No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek. Pada pasal 48 dijelaskan, BRIN dibentuk oleh Prsiden dan diatur dengan Perpres.

“Sejak pelantikan kabinet hingga hari ini, sudah lewat satu tahun Perpres BRIN ini tertahan. Kalau kelembagaannya tidak jelas, pejabatnya tidak ada, maka mana mungkin program-program Ristek/BRIN dapat dijalankan secara baik,” kata mantan Sesmen Kementerian Ristek di zaman SBY ini di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Mulyanto menjelaskan, berdasarkan info yang diterimanya, saat ini Perpres tersebut sudah disetujui Kementerian PAN & RB. Bahkan sudah diberi nomor dan ditandatangani Presiden Joko Widodo. Namun Perpres tersebut belum dapat dimasukan ke dalam Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) dan diundangkan, karena tertahan di Kemenkumham.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini pun mengaku heran dengan sistem administrasi pemerintah. Ia pun menilai, sepertinya Presiden Jokowi disandera oleh anak buahnya dalam hal ini Yasonna Laoly.

“Ini manajemen yang amburadul. Seharusnya Presiden Jokowi dapat menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai kejadian ini menjadi preseden buruk dalam pembangunan Iptek nasional. Kok bisa-bisanya Presiden disandera anak buahnya. Ini aneh,” tegas Mulyanto dalam Rapat Kerja tersebut.

Sampai hari ini bentuk struktur kelembagaan BRIN masih belum jelas.  Padahal janji Pemerintah, Perpres tentang Kelembagaan BRIN ini terbit di akhir tahun 2019.  Setelah janji ulang terbit di akhir Maret 2020, yang juga kembali tidak terpenuhi, ternyata menjelang berakhir semester II tahun 2020 pun, Perpres itu belum juga muncul.

“Ini sudah lewat hampir satu tahun sejak kabinet dibentuk untuk memenuhi amanat UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek.  Rencana APBN tahun 2021 untuk Kemenristek/BRIN pun sudah disetujui Komisi VII DPR RI (23/9/2020).  Ini tidak lazim.  Anggarannya tersedia, namun kelembagaan dan SDM-nya masih belum jelas,” tukas politisi PKS ini. (OSY)

Loading...

Baca Juga