oleh

Cegah Pasal Selundupan, PKS Bentuk Tim Pemeriksa Draf Final UU Cipta Kerja

SUARAMERDEKA.ID – Mengantisipasi adanya pasal selundupan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk Tim Pemeriksa Draft Final UU Cipta Kerja Omnibus Law. Tim ini terdiri dari anggota Badan Legislasi (Baleg)  dan tenaga ahli fraksi PKS bidang badan legislasi.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menjelaskan, tugas tim ini memeriksa dan membandingkan draf akhir keputusan Panitia Kerja (Panja) dengan salinan UU Cipta Kerja yang diserahkan kepada Presiden. Tujuannya, mengantisipasi adanya pasal selundupan dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

“Kita semua kan harus memastikan bahwa proses politik yang terjadi di DPR RI itu berjalan dengan baik. Terlepas dari sikap politik akhir kita terhadap UU itu. Apalagi pembahasan rancangan undang-undang ini dilakukan secara cepat di masa pandemik dimana semuanya serba terbatas,” kata Mulyanto saat dihubungi melalui sambungan selular, Selasa (13/10/2020).

Ia menyadari,  membahas RUU dengan metode Omnibus Law adalah pengalaman pertama bagi anggota DPR RI. Dijelaskan, dokumen yang harus dibahas lebih dari seribu halaman. Menurut Mulyanto, pekerjaan besar yang sangat luar biasa ini memungkinkan terjadi perubahan-perubahan pada draf yang ada.

Baca Juga :  Wujudkan Keinginan Jokowi, KPP Launching Aplikasi Kepasar

Saat ditanya terkait draft final UU Cipta Kerja yang telah disahkan, Mulyanto mengaku, PKS belum menerima.

“Belum, beberapa anggota dari partai lain sudah terima, tapi dalam bentuk pdf,” imbuhnya.

Mulyanto menegaskan, PKS tidak berprasangka buruk akan ada pasal selundupan dalam draft final UU Cipta Kerja. Namun pihaknya akan memastikan isi UU Cipta Kerja yang diterima Presiden sesuai dengan hasil keputusan rapat paripurna DPR RI.

“Sebagai salah satu partai politik yang menolak UU Cipta Kerja, PKS ingin menjaga kualitas proses regulasi kita. Ini adalah langkah antisipatif untuk menjaga marwah DPR RI sebagai lembaga yang terhormat,” ungkap Mulyanto.

Anggota Baleg dari Fraksi PKS ini mengatakan, pihaknya akan menelusuri ada atau tidaknya pasal-pasal selundupan di draf Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja setelah menerima salinan salinan resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI.  Berdasarkan salinan resmi itu tim pemeriksa akan mulai membandingkan isi UU Cipta Kerja dengan draf akhir hasil keputusan rapat Panja.

Baca Juga :  Pembantu Jokowi Bernama Prabowo. Opini Dimas Huda

“PKS sudah bersurat ke Pimpinan Baleg agar dapat diberikan draf resmi. Namun dijawab belum siap. Dari dalam belum ada dokumen resminya. Itu tanggal 6 atau 7 Oktober kemarin,” jelas Mulyanto.

Lanjutnya, saat ini PKS masih belum memberikan pendapat resmi tentang UU Cipta Kerja itu karena belum tahu dokumen mana yang benar-benar diakui. Menurt penuturan Mulyanto, Pimpinan Baleg menyatakan masih ada ralat di sana-sini.

Mulyanto menyadari, sesuai UU ada tenggang waktu bagi sekretariat untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut dengan sebaik-baiknya dan serapi-rapinya. Namun ia menekankan, saat ini di masyarakat telah beredar paling sedikit 3 dokumen draf final UU Cipta Kerja.

“Nanti kalau sudah ada draf yang bersifat resmi dan final, baru kita akan pelajari secara seksama. Kita bandingkan dengan catatan-catatan yang kita miliki selama pembahasan RUU Ciptaker, baik di Panja maupun di tim perumus/tim sinkronisasi. Dari perbandingan tersebut akan diketahui, mana pasal-pasal yang tidak sesuai, yang tetap dituangkan di dalam draf final UU Ciptaker tersebut,” tegas Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga