SUARAMERDEKA.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggalang dukungan semua pihak agar DPR RI membentuk Panitia Khusus Bahan Bakar Minyak (Pansus BBM). Inisiasi pembentukan pansus ini dipicu oleh abainya pemerintah melalui Menteri ESDM atas kesimpulan rapat dengan Komisi VII DPR RI tentang penyesuaian harga jual BBM pada 4 Mei 2020 lalu.
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menyebut, belum adanya penyesuaian harga BBM hingga saat ini, membuktikan bahwa pemerintah telah mengabaikan kesimpulan rapat kerja bersama dengan Komisi VII DPR-RI. Menurutnya, sikap seperti ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan mengabaikan fungsi pengawasan DPR.
“Untuk itu FPKS akan menggalang dukungan dibentuknya Pansus BBM. Agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga harga BBM belum diturunkan hingga saat ini,” kata Mulyanto di Tangerang Selatan, Jumat (29/5/2020).
Lanjutnya, pembentukan Pansus BBM ini sangat penting artinya bagi DPR. Hal ini sebagai wujud kesungguhan DPR menindaklanjuti aspirasi rakyat terkait harga BBM. Melalui Pansus ini, DPR dapat menanyakan secara rinci dan komprehensif berbagai persoalan yang menyebabkan harga BBM belum diturunkan.
Mulyanto menyebut ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasi secara resmi oleh DPR. Apalagi sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir ada praktek oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas.
“Dugaan ini harus ditelusuri secara serius. Agar rakyat dapat memperoleh haknya dan Pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara baik,” tegasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengingatkan Pemerintah agar tidak mengambil untung berlebih dari rakyat. Terlebih lagi, saat ini rakyat sedang kesulitan menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19.
Mulyanto menambahkan, DPR berhak mengetahui faktor apa yang membuat Pemerintah sulit menurunkan harga BBM. Padahal negara ASEAN lain sudah menurunkan harga BBM berkali-kali.
“Jika memang ada campur tangan mafia migas maka DPR harus segera bertindak dengan membuat Pansus. Pansus adalah sarana yang konstitusional untuk mengkonfirmasi dugaan-dugaan itu,” imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri Pembangunan ini.
Dugaan adanya mafia migas ini dirasa Mulyanto sangat wajar muncul ke permukaan. Hal ini tak lepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola BBM. Ia mengingatkan pemerintah, sangat tidak pantas apabila rakyat yang harus menanggung beban salah kelola, sementara pemerintah justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
“Pemerintah harus terbuka menjelaskan keberadaan pihak-pihak yang menyebabkan tata kelola BBM ini berantakan. Jangan sampai rakyat mempunyai persepsi kurang baik terhadap Pemerintah yang seperti memaksa rakyat bersedekah dan mensubsidi operasional Pertamina. Tindakan ini sangat tidak pantas mengingat marjin keuntungan selisih harga jual BBM ini triliunan rupiah perbulan,” tutup Mulyanto. (OSY)
